Label

Jumat, 22 Maret 2019

Masyarakat Madani dan Revolusi Damai (2) oleh Sulaiman Djaya


Elite-elite Negara bangsa ini bukanlah mereka yang menjalankan amanat dan pengamal falsafah serta ideologi Negara bangsa sendiri. Alih-alih mereka hanya menjadi ‘perpanjangan’ tangan dari ideologi-ideologi ekonomi-politik dan paham-paham imporan seperti neoliberalisme yang membuat Negara bangsa ini tak punya jatidiri dan menjadi pelayan oligarkhi dan korporasi global ketika menetapkan kebijakan-kebijakan neoliberal, seperti privatisasi aset-aset publik.

Negara bangsa ini merupakan geografi dengan jumlah penduduk terbesar, yang karenanya menjadi sasaran ‘konsumerisasi’ atau upaya menjadikan warga Negara ini hanya sebagai konsumen oleh perusahaan-perusahaan multinasional, yang pada saat bersamaan, sejumlah kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada korporasi global bukannya kepada sektor-sektor yang digarap dan dikelola rakyat, seperti kebijakan yang pro-petani, nelayan, dan usaha-usaha rakyat kecil. Ekonom-ekonom dan intelektual-intelektual kita lebih merupakan para calo yang bekerja untuk kepentingan Amerika, contohnya.

Dalam hal itu, figur bangsa kita yang dapat dikatakan mengurangi dan mengerem peran ekonom dan intelektual calo yang lazim disebut Mafia Berkeley itu adalah KH. Abdurrahman Wahid, yang sayangnya peran mereka kembali menguat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sekedar informasi bagi yang ahistoris, ekonom dan think tanks yang lazim disebut Mafia Berkeley itu mulai bekerja di negeri ini sejak Presiden Soekarno digusur oleh CIA-Amerika dan kekuatan TNI Angkatan Darat (TNI AD) yang loyal kepada Jenderal Soeharto dalam rangka menjadikan Soeharto sebagai presiden Indonesia dengan kompensasi menjadi presiden yang loyal kepada Amerika. Di era Soeharto pula-lah IMF dan World Bank mulai diijinkan memainkan perannya menjadi penentu kebijakan ekonomi Indonesia, di saat kehidupan sosial warga Negara ditekan dengan sejumlah peraturan, intimidasi hingga pembunuhan para aktivis dan pejuang HAM.

Sejak Soeharto berkuasa-lah para ekonom yang tergabung dalam organisasi tanpa bentuk itu memegang kendali ekonomi Indonesia sampai sekarang, dengan jeda sebentar, seperti telah dikatakan, ketika KH. Abdurrahman Wahid (almarahum Gus Dur) menjabat sebagai Presiden, di mana di era Gus Dur, pengaruh mereka tidak lagi semutlak sebelumnya, meski masih tetap besar melalui Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Prof. Emil Salim dan Dr. Sri Mulyani Indrawati sebagai sekretarisnya, yang kemudian dibentuk pula Tim Asistensi pada Menko EKUIN yang diketuai oleh Prof. Widjojo Nitisastro dengan Sri Mulyani Indrawati sebagai sekretarisnya, yang saat ini dipercaya menjadi salah-satu menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.

TERKAIT POLAH DAN PERILAKU PARA ELITE NEGARA BANGSA INI dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, saya teringat apa yang pernah dikatakan Pramoedya Ananta Toer: “Negeri yang begini kaya diubah menjadi negara pengemis…karena tidak adanya karakter pada elite”. Apa yang dikatakan Pramoedya Ananta Toer, penulis prosa terbesar Indonesia yang pernah dinominasikan sebagai penerima Anugerah Nobel Sastra itu, adalah juga realitas politik Indonesia saat ini, di mana para elite Negara bangsa ini tak ubahnya para calo yang bekerja untuk kekuatan-kekuatan dan lembaga-lembaga asing, tak ubahnya orang-orang yang tak punya pegangan dan prinsip, tak menjalankan falsafah dan ideologi Negara bangsa sendiri, kecuali sebagai para pelaku ideologi pragmatis demi mendapatkan ‘upah’ dari tuan-tuan Amerika mereka seperti melalui IMF dan World Bank yang justru mengambil keuntungan dari tanah-air Negara bangsa ini.

Pertanyaannya adalah: BAGAIMANA REJIM NEOLIBERAL ITU? Watak predatorisme kaum oligarkhi dan para korporat global yang memainkan kebijakan neoliberal, tak segan-segan mengorbankan kepentingan rakyat dan hanya memandang warga Negara sebatas sebagai konsumen. Rasa-rasanya saya perlu mengutip pernyataan Alvaro Garcia Linera, sebelum saya mengajukan sejumlah pertanyaan lainnya, demi sedikit menerangkan apa neoliberalisme itu, yaitu:

“PERTAMA-tama, neo-liberalisme menandakan proses fragmentasi – disintegrasi struktural – terhadap jaringan dukungan, solidaritas, dan mobilisasi kerakyatan. Di penjuru dunia, terutama di Eropa, Amerika Latin, dan Asia neo-liberalisme berkembang dari penghancuran, fragmentasi, dan disintegrasi terhadap gerakan pekerja yang lama, gerakan tani yang lama, dan mobilisasi perkotaan yang berkembang di tahun lima-puluhan dan delapan-puluhan.

Fragmentasi masyarakat dan penghancuran jaringan solidaritas maupun ikatan-ikatan kohesif telah memicu konsolidasi neo-liberalisme.

KEDUA, neo-liberalisme telah terbentuk, termajukan, dan menerapkan dirinya di dunia melalui privatisasi, yakni pengambil-alihan swasta terhadap kekayaan kolektif dan kepemilikan publik, termasuk simpanan publik, tanah, mineral, hutan, dana pensiun. Neo-liberalisme berkembang melalui privatisasi sumber-sumber daya tersebut.

KETIGA, masuknya neo-liberalisme disertai dengan penyusutan dan deformasi negara, terutama aspek negara yang baik-buruknya berhubungan dengan konsep kolektif atau ide-ide kesejahteraan. Neo-liberalisme bertujuan menghancurkan pengertian negara sebagai kolektif atau penjamin kesejahteraan, demi menerapkan tipe ideologi korporat yang menyerukan pengambil-alihan dan penjarahan kekayaan kolektif yang diakumulasikan berkali-kali oleh dua, tiga, empat, atau lima generasi.

KEEMPAT, penerapan neo-liberalisme menyebabkan pembatasan partisipasi politik rakyat; demokrasi diritualkan menjadi pemungutan suara setiap empat tahun. Warga pemilih tidak lagi turut serta dalam penentuan keputusan. Segelintir kecil lingkaran elit politik mengutus dirinya sendiri untuk mewakili rakyat. Inilah empat pilar neoliberalisme – fragmentasi terhadap sektor-sektor pekerja dan organisasi pekerja, privatisasi sumber daya publik, memudarnya peran negara, dan rintangan-rintangan terhadap pengambilan keputusan oleh rakyat”.

Juga pembukaan pidatonya Fidel Castro, yang berbunyi: “Globalisasi adalah realitas obyektif yang menggarisbawahi kenyataan bahwa kita semua adalah penumpang dalam kapal yang sama – planet ini di mana kita semua bertempat tinggal. Tapi penumpang kapal ini melakukan perjalanan dalam kondisi yang sangat berbeda.

Sejumlah kecil minoritas melakukan perjalanan dalam kabin mewah yang dilengkapi dengan internet, telepon seluler dan akses terhadap jaringan komunikasi global. Mereka menikmati makanan yang bergizi, berlimpah dan seimbang berikut persediaan air bersih. Mereka memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang canggih dan seni budaya.

Sejumlah besar mayoritas yang menderita melakukan perjalanan dalam keadaan yang menyerupai perdagangan budak yang menakutkan dari Afrika ke Amerika dalam masa kolonial kami yang lalu. Jadi, 85 persen penumpang kapal ini disesakkan ke dalam lambung kapal yang kotor, menderita kelaparan, penyakit, dan tak mendapat pertolongan.

Tentunya, kapal ini mengangkut terlalu banyak ketidak-adilan sehingga tidak akan terus mengapung, mengejar rute yang begitu tak rasional dan tak masuk akal sehingga tidak akan selamat sampai di pelabuhan. Kapal ini tampak ditakdirkan untuk karam menabrak bongkah es”.

DULU, PARA PEJABAT LOKAL NEGERI INI MENJADI ‘PELAYAN’ PEMERINTAH HINDIA-BELANDA. Sekarang, mereka menjadi ‘pelaksana tugas’ keinginan dan motif kaum oligarkhi dan korporasi global dari dunia sana, seperti dari Amerika Serikat (yang memang mendominasi kebijakan neoliberal saat ini dan memaksakannya untuk dilaksanakan di Negara-negara lain), yang menjerat mereka melalui lembaga-lembaga ekonomi dan finansial seperti IMF dan World Bank.

Sejak Soekarno dikudeta dan dilengserkan oleh CIA-Amerika dengan menggunakan dan memperalat TNI Angkatan Darat yang loyal kepada Jenderal Soeharto, presiden-presiden Indonesia, kecuali K.H. Abdurrahman Wahid, adalah orang-orang lemah yang mau ditekan dan diatur oleh lembaga-lembaga yang dikendalikan oleh oligarkhi dan korporasi global (Amerika dkk). Di masa Megawati Soekarno Putri yang konon ‘pembela’ wong cilik, terjadi privatisasi BUMN. Begitu pun di era Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan neoliberal mencengkeram Indonesia.

Jika mau dikatakan, Presiden Abdurrahman Wahid-lah yang sesungguhnya Soekarnois, bukan Megawati Soekarno Putri atau pun Presiden Joko Widodo sebagaimana yang didengungkan kaum fanatik pendukung Presiden Joko Widodo, di mana di eranya (Era Gus Dur) dilakukan restorasi (pelurusan) sejarah Indonesia yang selama ini dipalsukan oleh rejim Soeharto selama puluhan tahun. Ia pula yang membubarkan dwi-fungsi ABRI dan memisahkan POLRI dari TNI. Termasuk ia pula yang berani mengangkat Menteri Pertahanan dari sipil dan menempatkan non-Angkatan Darat (AU dan AL) ke posisi-posisi strategis pemerintahan setelah sebelumnya mereka disingkirkan, seperti untuk jabatan Panglima Tertinggi TNI. Meski ia (Gus Dur) pun belum sepenuhnya lepas dari ‘jerat’ neoliberalisme.

Haruslah jujur dikatakan bahwa Indonesia, tidak seperti sejumlah Negara Amerika Latin yang dulu justru ‘berguru’ pada Indonesia era Soekarno, merupakan korban liberalisme Keynesian pada masa Orde Baru Soeharto dan neoliberalisme oligarkhi dan korporasi global pada saat ini, yang menjerat Indonesia lewat sejumlah lembaga global mereka, seperti contohnya IMF dan World Bank. Dan elite-elite Negara bangsa ini kemudian menjadi perpanjangan tangan mereka, mirip sejumlah pejabat dan birokrat lokal di era kolonialisme Belanda dulu.

Bahkan, dengan pahit perlu dikatakan, agenda dan program liberalisasi dijalankan elite-elite Negara bangsa ini, dari tingkat presiden hingga para menteri, yang jauh lebih liberal dibandingkan negara-negara kapitalis besar sekali pun. Jika, misalnya, di era Orde Baru, kolonialisme mutakhir tersebut diwujudkan dalam “topeng” pembangunan, sekarang ini ‘dikemas’ dalam kerangka globalisasi, pasar bebas, investasi, privatisasi, dan yang sejenisnya.


Bila demikian, kita tidak bisa berharap kepada para elite untuk melakukan revolusi damai untuk perubahan bangsa ini, dan begitu pun jika gerakan masyarakat sipil lumpuh demi mengubah Negara bangsa ini ke cita-cita proklamasi dan kembali ke UUD 45 dan Pancasila, maka tak ada lagi yang dapat diharapkan.

Sabtu, 16 Maret 2019

Sepucuk Surat dari Para Benalu


Romo Magnis yang kami hormati, izinkanlah kami mengaku dosa: di Pilpres besok, kami akan golput.

Begini, Romo. Kami tahu kalau dalam opini yang dimuat di Kompas (12/3) kemarin, Romo sudah panjang lebar menyampaikan ketidaksepakatan pada warga negara yang memilih untuk golput pada Pemilihan Presiden 2019. Walaupun secara garis besar, layaknya kaset tembang kenangan, Romo masih mengulang-ulang narasi klasik yang sudah disampaikan lima tahun lalu; bahwa esensi Pemilu bukanlah memilih yang terbaik, melainkan mencegah yang buruk berkuasa.

Tapi kalau boleh kami memberikan sejumlah catatan, dalam tulisan tersebut Romo kelihatannya lebih tertarik untuk melabeli dan mencaci-maki orang yang golput daripada memenangkan pikiran mereka lewat argumen logis. Paling tidak ada beberapa julukan menarik yang Romo alamatkan pada mereka – dan kami juga tentunya – yang memilih golput: “bodoh”, “just stupid”, “berwatak benalu”, “kurang sedap”, “secara mental tidak stabil”, “psycho-freak”, “tanda kebodohan”, “sikap parasit”, “tak peduli politik”, dan “mental yang lemah”.

Luar biasa.

Kami cukup bisa mengerti hinaan “bodoh” dan “kurang sedap” (mungkin karena kurang micin, Romo), tapi “mental tidak stabil”? Aduh, Romo. Setahu kami, halaman opini media nasional sekelas Kompas bukanlah tempat dimana ejekan itu bisa enteng dilontarkan. Tidakkah kompetisi copras-capres ini sudah cukup parah merusak pergaulan hidup kita? Mengapa harus ditimbun lagi dengan celaan yang tidak sensitif terhadap mereka yang mengalami persoalan kejiwaan?

Terlepas dari kecanggihan pilihan diksi Romo, ada juga kesan yang timbul dari tulisan ini bahwa sikap golput seolah bersifat non-politis. Romo menyebutkan bahwa penyebab golput adalah masalah teknis akibat pemilih tidak dapat datang ke tempat pemungutan suara, karena seseorang tak mau repot memilih, hanya mikirin karier sendiri, atau semata berlandaskan kekecewaan yang berujung “menggerutu dan golput”.

Tentu segala julukan yang disemburkan di atas tidak serta merta membuat tulisan Romo jadi nir-argumen. Paling tidak, setelah bersusah payah memilah yang mana argumen dan yang mana sentimen, kami bisa merangkum tiga “rayuan” untuk membujuk orang agar berpikir kembali soal golput.

Pertama, perihal argumen lawas tadi: bahwa kita tak memilih yang terbaik, melainkan mencegah yang terburuk berkuasa. Memang dalam tulisan ini Romo sudah menyebutkan bahwa di diri kedua calon presiden terdapat kekurangan, tapi mestinya ada yang bisa dipilih dari dua pilihan kurang baik ini. Tapi persoalannya Romo, logika lesser evil model begini merupakan penghalang besar jika kita masih mengharapkan perbaikan politik Indonesia. Rakyat diberi pilihan yang terbatas oleh para elit politik dan setiap lima tahun sekali ditodong untuk memilih calon-calon buruk. Kalau begini mah bukan pemilihan namanya, tapi penodongan. Memaklumi logika ini terus-menerus hanya akan membuat standar kita soal politik makin nyungsep. Bisa jadi lama-kelamaan kita akan menganggap normal kasus pelanggaran HAM yang tak terungkap, serangan kepada organisasi anti-korupsi, perusakan lingkungan, penggusuran paksa, dan sebagainya. Memangnya ini yang Romo harapkan?

Argumen kedua berkutat pada begitu pentingnya perhelatan pemilihan presiden 2019 nanti untuk menentukan masa depan bangsa. Karenanya, jika sekarang hanya tersedia dua pilihan, kenyataan itu harus bisa diterima. Mungkin benar bahwa Pemilu 2019 merupakan perhelatan penting, namun jelas ia bukan satu-satunya jalan untuk menentukan masa depan bangsa. Mampuslah kita jika masa depan bangsa hanya ditentukan oleh Pemilu yang sedari awal diakui hanya menyediakan dua pilihan kacrut ini. Sudah ditodong, disuruh pasrah pula. Karena itu, sistem politik perlu perbaikan serius sehingga tidak lagi menghasilkan opsi medioker yang terus dimaklumi kekurangannya.

Lalu ketiga, meski memilih dalam pemilu tidak wajib secara hukum, namun bagi Romo ia wajib secara moral. Dari seluruh kekonyolan yang sudah dipaparkan, boleh jadi ini argumen Romo yang paling ngawur. Bagaimana mungkin kewajiban dan ‘kadar’ moral seseorang diukur dari mencoblos atau tidaknya ia di TPS? Taruhlah ada seorang ibu yang anaknya dibunuh tentara dalam peristiwa 1998. Ia merasa dalam Pemilu saat ini, di kedua kubu terdapat sosok-sosok pelanggar HAM. Tak bermoralkah jika ia kemudian memilih untuk tidak memilih karena mencoblos salah satu kubu berarti menyalahi prinsip dan hati nuraninya? Apakah tindakannya itu “kurang sedap”?

Romo, cuplikan kisah di atas menunjukkan bahwa mereka yang memilih untuk tidak memilih tidaklah terbatas pada mereka yang terhambat urusan teknis, malas bangun pagi, kebelet liburan, atau hanya memikirkan karir. Semisal ada serikat buruh yang mendeklarasikan golput karena kedua kandidat tidak punya komitmen kuat untuk pemenuhan hak-hak asasi manusia. Masa kita mau dengan sompral mengatakan ratusan atau bahkan ribuan anggota serikat buruh itu gerombolan benalu malas yang tak peduli politik?

Contoh lain, kemarin di Palu ada kelompok korban tsunami yang menyatakan golput karena kecewa dengan cara penanganan bencana pemerintah dan menganggap lawan petahana tak layak memimpin. Apakah ini berarti para korban itu memiliki mental yang lemah atau bahkan secara kolektif mengidap psycho-freak? Bagi kawan-kawan Papua yang merasa siapapun presiden terpilih tidak akan mendatangkan perubahan berarti bagi kondisi di tanah mereka, apakah mereka kaum yang bodoh?

Cercaan Romo yang dialamatkan kepada mereka yang golput adalah kritik yang salah alamat dan kesiangan. Seharusnya kritik Romo terlebih dahulu disampaikan jauh-jauh hari kepada para elit yang menentukan dua calon yang dianggap kurang baik itu. Jika memang Pemilu 2019 dianggap momentum penting bagi masa depan bangsa, seharusnya rakyat tidak lagi disodori pilihan buruk oleh elit politik. Namun anehnya, baik pemerintah, media, cendekiawan, rohaniawan, filsuf, kelompok masyarakat sipil, hingga buzzer politik ramai-ramai mendiskreditkan golput. Seolah problem sistem politik oligarkis, kriminalisasi merajalela, maupun elit politik yang korup dari ujung jempol kaki sampai ujung rambut ini masih kalah membahayakan dari sekelompok orang yang memilih untuk tak memilih.

Katakanlah mereka yang golput ini adalah orang-orang yang tidak dapat diyakinkan oleh kedua calon. Lantas kenapa Romo harus mengata-ngatai mereka yang golput, bukan sebaliknya, mengatakan “bodoh” dan kawan-kawannya itu kepada dua pasangan calon yang tak juga meyakinkan pemilih? Akhirnya lagi-lagi para sobat benalu kayak kita yang harus menanggung beban, “Kalau gak nyoblos, kamu cacat moral” Idih, enak aja.

Yang kami ketahui Romo, jauh dari segala prasangkamu soal benalu-benaluan, gerakan golput yang muncul hari ini merupakan sikap politik yang menuntut koreksi atas sistem politik yang hampir tertutup bagi agenda perubahan. Terlihat jelas dalam kampanye maupun debat, kedua calon tidak punya komitmen pemenuhan agenda HAM, anti-korupsi, lingkungan hidup, dan lainnya. Karenanya, gerakan golput 2019 tidak bisa lagi disamakan dengan gerakan tidak memilih partai politik pada tahun 1971. Golput kini mencoba melampaui konteks elektoralnya dan meleburkan diri pada gerakan politik yang lebih luas. Justru saat ini, mereka yang memilih menjadi golput mengambil keputusannya berlandaskan pada kesadaran politik, bukan ketidakpedulian. Pemilihan 2014 sudah cukup mengajarkan kepada kita bahwa mencegah yang terburuk berkuasa tidak lagi relevan dalam memajukan kepentingan publik.

Karena itulah kami memilih golput, Romo. Dan sayangnya, keputusan kami belum akan goyah, meskipun isi media nasional sudah dijejali oleh segala rupa pamflet heboh seperti opini Romo tempo hari. Paling banter kami akan mengkompilasi segala hinaan tersebut – psycho freak, benalu, golongan pucuk tai, pecundang, dan seterusnya – untuk mentertawakannya di lain kesempatan. Hinaan Romo kami pastikan akan terus dikenang sebagai monumen kolosal penanda blunder, kegamangan dan kepongahan kaum intelektual hari-hari ini.

Tentu tertawanya tidak bakal lama-lama, Romo. Bagaimanapun juga kita tak punya banyak waktu. Memilih untuk golput hanyalah awal dari perjalanan panjang, dan masih banyak pekerjaan yang harus dibereskan. Tapi yang jelas, kami harap Romo masih mau mengawasi kiprah benalu-benalu tercintamu ini. Syukur-syukur kalau mau menulis lagi tentang kami. Bagaimanapun, kami selalu butuh asupan humor segar untuk bahan obrolan di perjalanan.

Teriring salam,
Sobat Benalu Seluruh Indonesia (Sumber: https://www.sorgemagz.com/surat-dari-para-benalu/).